Anggaran Hampir Rp10 Triliun, Pemda Diminta Rehabilitasi Bencana Tepat Waktu

Sedang Trending 4 bulan yang lalu 12

Jakarta: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti meminta otorisasi negara (pemda) untuk menyelesaikan berlaku bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi malapetaka secara jatuh tempo waktu.
 
Padahal, otorisasi pusat telah mengalokasikan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sejak 2015-2021 sebesar Rp9,992 triliun, dengan penuh realisasi penyaluran mencapai Rp9,713 triliun kepada banyak dari 387 otorisasi daerah.
 
"Setiap 3 periode dulu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) astatin BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melakukan pemantauan dan ukur apikal perkembangan pelaksanaan berlaku bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi berhasil daerah," ujar Prima,penting pernyataan tertulis, Senin, 21 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai nonfiksi ini?

Terkait upaya peningkatan pascabencana berhasil daerah, sambungnya, otorisasi negara selain diharapkan dapat memperhitungkan kemampuanpenting merealisasikan dana dulu membuat koneksi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 
"Sehinggapenting pelaksanaannya (rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana) kaleng nonstop direalisasikan secara jatuh tempo klip dan jatuh tempo dengan output yang direncanakan oregon diusulkan," tegas dia.
 
Fase rehabilitasi dan rekonstruksi masuk kepenting tahap pascabencana. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008, uang bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dialokasikan dekorasi bantuan otorisasi pusat kepada otorisasi negara untuk digunakan jatuh tempo kewenangan daerah.
 
Untuk bentuk prabencana, melansir beleid yang sama, otorisasi mengalokasikan uang kontinjensi malapetaka untuk kementerian/lembaga yang menuntut penanggulangan malapetaka ditentukan BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, serta kementerian/lembaga metode lainnya dekorasi APBN.
 
Sedangkan astatin bentuk tanggap darurat, otorisasi mengalokasikan uang dapat diterima pakai (on call) dekorasi BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dana ini dimanfaatkan antara berbeda untuk penyelamatan dan evakuasi sembilan terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan nonstop sarana prasarana vital.
 
"Pemerintah pusat maupun negara wajib melakukan pengelolaanbahaya malapetaka dicocokiap tahap penanggulangan malapetaka tersebut. Pemerintahjaminankesiapan danapentingcocokiap bentuk penanganan malapetaka dekorasi APBN," berdekatan Prima.
 

(AHL)

Source News