Dana Desa di Kalsel Rawan Penyimpangan

Sedang Trending 2 bulan yang lalu 6

Banjarmasin: Pemanfaatan dan pengelolaan uang koloni di Kalimantan Selatan rawan penyimpangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, telah membuat 79 laporan hasil audit apikal gugatan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara Rp98,38 miliar.
 
"Area penyimpangan yang pulih naik Dana Desa, mendiami seri teratas," ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudy M Harahap, Minggu, 20 Maret 2022.
 
Ia memaparkan, sebanyak 79 Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Hasil Audit Investigasi BPKP Kalsel itu selama periode 2017-2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai nonfiksi ini?

Terkait penyimpangan Dana Desa, dikatakan Rudy, secara kultural perlu dilakukan pendalaman, apakah penyimpangan disebabkan oleh maksud ataukurangnya pemahaman alat koloni (pembakal) terkait tindak pidana korupsi.
 
Kalsel astatin 2022 menerima uang koloni sebesar Rp1,43 triliun untuk 1.864 koloni yang tersebar berhasil 11 kabupaten.
 
Baca juga: Mukomuko Minta Pemdes Segera Cairkan Dana Pilkades
 
Selain uang desa, tindak pidana korupsi yang rawan hanyalah sebuah pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, hibah, lembaga negara/daerah, pendidikan, pembebasan lahan, dan perpajakan negara oregon PNBP.
 
"Berdasarkan nilai kerugian negara, gugatan pengadaan konstituen dan jasa mendiami seri teratas, diikuti dengan gugatan bantuan dan perjalanan dinas," ujar Rudy.
 
Puluhan laporan hasil audit gugatan tindak pidana korupsi berhasil Kalsel ini, dulu selain disampaikanpenting Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi berhasil Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, astatin KPK, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi.
 
BPKP astatin 2 belas periode ini mendelegasikan isu strategis yang kemauan berilium sasaran yaitu audit reklamasi penggalian bara dan perpajakan air permukaan, yang aktivitas berdekatan dengan KPK. 
 
"Audit tidak berwawasan menyasar kerugian perhatian negara tetapi kemauan diperluas padalingkup kerugian perekonomian negara," jelasnya.
 

(MEL)

Source News