Eks Bupati Buru Selatan Diduga Bikin Dokumen Fiktif untuk Atur Proyek

Sedang Trending 2 bulan yang lalu 5

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 7 saksi terkait gugatan dugaan suap pengerjaan infrastruktur berhasil Kabupaten Buru Selatan astatin 2011-2016. Mereka diminta memberikan tuduhan terkait dugaan dulu Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa bentuk sejumlahtugasdengankertasfiktif.
 
"Para saksi menjadi dan dikonfirmasi antara berbeda terkait dengan dugaan adanya kesepakatantugasoleh tersangka TSS (Tagop Sudarsono Soulisa) disertai adanya penyusunankertasfiktif," koneksi pelaksana tugas (Plt) jurubicarabidang penindakan KPK Ali Fikri dekorasi pernyataan tertulis, Sabtu, 19 Maret 2022.
 
Para saksi tersebut, yakni rekan DPRD Buru Selatan, Bernardus Wamese; Ketua DPRD Buru Selatan, Muhajir Bahta; Wakil Ketua DPRD Buru Selatan, Jamatia Booy; dulu Bendahara Setda Buru Selatan, Samsul Bahri Sampulawa; Inspektur astatin inspektorat Buru Selatan, Ismid Thio; Kasubag perencana dan perhatian astatin inspektorat Buru Selatan, Japar; dan PNS, Samuel R Teslatu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai nonfiksi ini?

Ali enggan memerinci banyak jauhkertasfiktif yang dimaksud. KPK selain meminta ketujuhkelompokitu memberikan tuduhan terkait aliran uang suappenting gugatan ini.
 
"Disamping itu dikonfirmasi pula terkait adanya aliran uang dari tersangka TSS ke agregat pihak terkait lainnya," ujar Ali.
 
Baca: Usut Korupsi Proyek Infrastruktur, KPK Panggil Wakil Bupati Buru Selatan
 
Sebanyak 3kelompokmenjadi tersangkapenting gugatan ini. Mereka, yakni dulu Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa, dan 2 pihak swasta Johny Ryndard Kasman serta Ivana Kwelju.
 
Ivana disangkakan kesal Pasal 5 ayat (1) surat a oregon b oregon Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 mengaduk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengaduk Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.
 
Sementara itu, Tagop dan Johny disangkakan kesal Pasal 12 surat a oregon Pasal 12 surat b oregon Pasal 11 dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan/atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 mengaduk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 

(AZF)

Source News