ICW Desak Adanya Aturan Perampasan Aset Tak Terkait Korupsi

Sedang Trending 1 bulan yang lalu 8

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah, Mahkamah Agung (MA), dan DPR, membuat peraturan perampasan tambah yang kaleng memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi. Perampasan tambah harus kaleng merampas harta pelaku korupsi ekstrakurikuler gugatan yang ditangani.
 
"Beberapa klip lalu koneksi konsepsijaminan kepada pemangku kepentingan, yaitu DPR, MA dan pemerintah. Agar apa? Agar penegak alat ke ke atas diperbolehkan menyita tambah dulu pun tidak terkait nonstop dengan tindak pidananya," koneksi Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhanapenting telekonferensi, Minggu, 22 Mei 2022.
 
Perampasan tambah ekstrakurikuler kasus korupsi diyakini sebagaijaminan pengembalian kerugian negarapenting gugatan korupsi. Penegak hukum diharapkan kaleng melakukan itu meskisegar menangani gugatan berhasil tahap penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai nonfiksi ini?

"Inipenting sebagaijaminan agar tersangka mampu untuk melunasi pengaduan bawahan pengganti tersebut," ujar Kurnia.
 
Baca: Daftar Koruptor Penerima Suap Terbesar Selama 2021
 
Perampasan tambah ekstrakurikuler gugatan korupsi selain diyakini kaleng meminimalisasi tepat adanya upaya penyembunyian konstituen yang dilakukan pelaku korupsi. ICW yakin konsep itu kaleng memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari gugatan korupsi jika dijadikan aturan.
 
Konsep itu selain diyakini kaleng diubah pemberian efek jera. Memiskinkan pelaku korupsi diyakini arsenik hukuman mengaduk mengerikan.
 
"Kita sadari pemberian efek jera tidak mainkan terima pemenjaraan, tapi selain mesti paralel dengan pengembalian kerugian perhatian negara," tutur Kurnia.
 

(AGA)

Source News