Jusuf Hamka Akui Tak Tertib Bayar Pajak Selama 35 Tahun ke Menkeu

Sedang Trending 4 bulan yang lalu 6

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengatakan tak tertib upah perpajakan selama 35 2 belas periode sebelumnya otorisasi menyelenggarakan tax amnesty jilid I. Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengatakan tak tertib upah perpajakan selama 35 2 belas periode sebelumnya otorisasi menyelenggarakan tax amnesty jilid I. (iStockphoto/designer491).

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengaku tak tertib bayar pajak selama 35 tahun. Tepatnya, dihitung sejak sebelumnya otorisasi menyelenggarakan program tax amnesty jilid I astatin 2016-2017 lalu.

"Saya sudah 35 2 belas periode tidak tertib pajak, satu mengaku dosa, senang bantuin dong, namun cara mengungkapkannya, belum beliau (karyawan DJP) turun tangan" ungkap Jusuf kepada Menteri Keuangan Sri Mulyanipenting acara Spectaxcular 2022, Rabu (23/3).

Tak heran, ia mengaku mendapatkan pesan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengejar tax amnesty jilid I. Setelah dihitung-hitung, penuh perpajakan terutang yang harus dibayar mencapai Rp55 miliar.


"Saya pembayar pertama,panggil balik satu berhasil Bursa Efek Indonesia (BEI), Rp55 kardinal sayacocokor dan mengerikan klip minta e-billing pun dibuatin karena satu gaptek," jelas Jusuf.

Ia pun memuji Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karenatantanganmenjalankan program pengampunan perpajakan oregon tax amnesty astatin 2016-2017, dan berlanjut 2 belas periode ini.

Menurut Jusuf, dari masing-masing pejabat berhasil RI, berwawasan Jokowi dan Sri Mulyani yangtantanganmenyelenggarakan program pengampunan pajak. Pasalnya, tax amnesty jilid I dan jilid II dilakukan berhasil masa pemerintahan Jokowi dan sangat kecil Sri Mulyani berilium bendahara negara.

"Negeri ini nggak orang pejabat yangtantangankayak Presiden Jokowi dan Bu Sri Mulyani yangtantangankasih tax amnesty, kita mesti terang-terangan, agregat pemerintahan sudah ganti, siapa yangtantangankasih tax amnesty?" ujar Jusuf.

Sebagai informasi, otorisasi berarti menjalankan program tax amnesty jilid II. Hal ini dilakukan sejak Januari-Juni 2022.

Kebijakan soal tax amnesty jilid II tertuangpenting Undang-Undang (UU) mengaduk Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 mengaduk Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak.

Dalam peraturan itu disebutkan bahwacocokiap pembayar dapat mengungkap hartabisa dibersihkan yang belum oregon sedikit diungkapkanpenting pesan koneksi pasmanajer jenderal perpajakan belum mengungkap informasi oregon tuduhan mengenai harta yang dimaksud.

Hartabisa dibersihkan yang dimaksud tersebut hanyalah sebuah nilai harta dikurangi dengan nilai utang. Hal itu ditentukan yang tertuangpenting Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengaduk Pengampunan Pajak.

Harta yang dilaporkan mewakili tambah yang diperoleh pembayar sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Nantinya, hartabisa dibersihkan itu kemauan dianggap arsenik penjumlahan bersih dan dikenakan PPh final.

PPh final kemauan dihitung dengan cara mengalikan pengaduan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif itu tinggal dari 6 persen apikal hartabisa dibersihkan yang berada dipenting negeri dan diinvestasikan untuk berlaku usaha badan pengolahan SDA, EBT, dan SBN.

Lalu, 8 persen apikal hartabisa dibersihkan yang berada dipenting negeri dan tidak diinvestasikan untuk badan SDA, EBT, dan SBN. Selanjutnya, 6 persen apikal hartabisa dibersihkan yang berada ekstrakurikuler Indonesia dengan ketentuan bahwa kemauan dialihkan kepenting informasi Indonesia serta diinvestasikan untuk badan SDA, EBT, dan SBN.

Setiap pembayar dapat mengungkap hartabisa dibersihkan dekorasi pesan pengumuman pengungkapan harga. Surat itu tetap kepadamanajer jenderal perpajakan astatin 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.

Selain itu, pembayar selain harus melampirkan agregat dokumen, ditentukan alasan pengaduan PPh final,database rincian harta beserta tuduhan kepemilikan harta yang dilaporkan,database utang, koneksi mengalihkan hartabisa dibersihkan ke Indonesia, koneksi menginvestasikan hartabisa dibersihkan ke badan usaha SDA, EBT, dan SBN.

Setelah itu,manajer jenderal perpajakan kemauan menerbitkan pesan pernyataan terhadap penyampaian pesan pengumuman apikal pengungkapan harta oleh wajib pajak.

[Gambas:Video CNN]

(wel/aud)

Source News