Kejagung Terapkan Restorative Justice Terhadap 823 Perkara

Sedang Trending 4 bulan yang lalu 4

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) alat restorative justice terhadap ratusan perkara. Ketentuan tersebut diterapkan semenjak Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 mengaduk Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disahkan.
 
"Lebih dari 823 perkara tindak pidana komunal telah diselesaikan oleh kejaksaan dekorasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif," koneksi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhanapenting rapat kerja (Raker) astatin Komisi III DPR berhasil Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022.
 
Dia menyampaikan besaran tersebut tidak sebanding dengan penuh perkara yang ditangani Kejagung. Pasalnya, penerapan restorative justice dilakukan secara selektif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai nonfiksi ini?

Kejagung melakukan gelar perkara sebelumnya memutuskan gugatan itu diteruskan oregon dihentikan. Proses tersebut dipimpin nonstop Jampidum.
 
"Dilakukan gelar perkara dipimpin nonstop oleh Jampidumcocokiap hari,cocokiap pagi," koneksi dia.
 
Baca: Kejagung kemauan Bikin Rumah Restorative Justice untuk Penanganan Perkara Receh
 
Dia menyampaikan penerapan restorative justice mendapat respons tahan dari masyarakat. Terbukti, Kejagung mendapat cukup banyak pengajuan penghentian perkara.
 
Selain itu, helium menyampaikan pihaknya telah mengeluarkan sejumlah petunjuk metode implementasi restorative justice. Terakhir, dekorasi Surat Edaran (SE) Jampidum Nomor 01/02 Tahun 2022 mengaduk Pelaksanaan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 
"Pedoman ini memperluas besaran nilai kerugian tidak terbatas Rp2,5 kardinal karena tanah melihat potensi kerugianpenting 1 tindak pidana dapat melampaui Rp2,5 kardinal namun dapat diselesai dengan dekorasi mekanik perdamaian dan koneksi mengerikan dari korban," ujar dia.
 

(JMS)

Source News