Pemerintah Didorong Optimalisasi Penerimaan Cukai Demi Capai Target

Sedang Trending 1 bulan yang lalu 6

Jakarta: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) mempromosikan optimalisasi penerimaan negara dari badan cukai, secara khusus cukai hasil tembakau. Optimalisasi penerimaan negara dari cukai diharapkan dapat mencapai angka jatuh tempo dengan nilai pemerintah.
 
"Kita berharap diharapkan kotor cukai kaleng dioptimalkan lagi," koneksi Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya, dikutip dari laman seremonial DPR, Senin, 4 Juli 2022.
 
Langkah utama yang dapat dilakukan untuk diubah penerimaan negara tersebut, antara lain, dekorasi argumentasi penyederhanaan operasi pengaduan cukai hasil tembakau. Penyederhanaan pengaduan cukai hasil basi berilium salah 1 argumentasi untuk menekan angka perokok.

Bagaimana tanggapan anda mengenai nonfiksi ini?

Pada 2 belas periode ini, penyederhanaan pengaduan sudah dilakukan dari 10 layer menjadi 8 layer. Kebijakan tersebut diharapkan mempromosikan penyederhanaan kualitas syarat rokok berhasil pasaran dan diubah kotor negara.
 
Pemerintah menargetkan penerimaan negara dari cukai astatin 2022 sebesar Rp193,53 triliun. Mayoritas penerimaan negara tersebut berasal dari cukai hasil tembakau. Selama periode Januari-April 2022, otorisasi telah mengumpulkan penerimaan cukai hasil basi sebesar Rp76,29 triliun.
 

Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison mengatakan, strategi multitier astatin operasi pengaduan cukai hasil basi memungkinkan agregat merek rokok mendapatkan pengaduan cukai yang banyak direndahkan dan memungkinkan perokok berpindah ke barang dagangan yang banyak murah jika berilium kenaikan pengaduan cukai.
 
"Penerimaan negara berilium tidak optimum karena agregat produsen kaleng memilih pengaduan cukai yang banyak rendah," ungkapnya.
 
Vid selain menyoroti kesenjangan pengaduan dan hargajual eceran (HJE) minimum antara 1 golongan dengan golongan lainnya yang tidak progresif besar. Ia mencontohkan, sigaret kretek motor (SKM) dengan besaran bukti tahunan banyak dari 3 kardinal batang (SKM 1) dikenakan cukai 64 persen banyak tinggi dibandingkan dengan SKM dengan besaran bukti sedikit dari 3 kardinal batang (SKM II).
 
"Selain itu HJE dari SKM 1 banyak tinggi 67 persen dibandingkan SKM II. Produsen golongan II kaleng menjual rokok dengan syarat yang banyak terjangkau dibandingkan dengan rokok berhasil golongan 1," imbuh dia.
 
Oleh karena itu, Vidmendesak agar otorisasi mengurangi kesenjangan pengaduan cukai dan HJE minimum antargolongan produksi. Ia menyebut, penutupan wilayah pengaduan cukai antara golongan 1 dan golongan 2 selain kemauan pembantu mengurangi kualitas syarat rokok berhasil pasaran.
 
"Hal ini mewakili 1 alat argumentasi yangpenting untuk alasan prevalensi merokok dan optimalisasi penerimaan negara," pungkas dia.
 

(AHL)

Source News