Penahanan Bupati Nonaktif Langkat Diperpanjang Sampai 19 April

Sedang Trending 2 bulan yang lalu 6

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Dia ditahan lagi selama 30 waktu ke ke atas untuk pendalaman gugatan dugaan suap pengadaan konstituen dan jasa berhasil Langkat.
 
"Terhitung negarawan 21 Maret 2022 sampai dengan 19 April 2022," koneksi pelaksana tugas (Plt) jurubicarabidang penindakan KPK Ali Fikri dekorasi pernyataan tertulis, Sabtu, 19 Maret 2022.
 
KPK selain memperpanjang penahanan 3 tersangka lainpenting gugatan ini. Mereka, yakni kontraktor Marcos Surya Abdi, Kontraktor Shuhanda, Kontraktor Isfi Syahfitra, dan Kepala Desa Balai Kasih Iskandar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai nonfiksi ini?

Terbit, Suhanda, dan Iskandar ditahan berhasil Rumah Tahanan (Rutan) KPK subdivisi Pomdam Jaya Guntur. Sementara itu, Markos ditahan berhasil Rutan Polres Jakarta Pusat.
 
"Isfi ditahan berhasil Rutan Polres Jakarta Timur," ujar Ali.
 
Perpanjangan penahanan sudah diketahui Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. KPK bakal memanggil saksi lainnya untuk mempercepat pemberkasan para tersangka.
 
"Agar pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan astatin tersangka TRP (Terbit Rencana Perangin Angin) dan kawan-kawan banyak maksimal," tutur Ali.
 
Baca: KPK Selisik Perusahaan yang Ikut Proyek Bupati Nonaktif Langkat Terbit
 
KPK mendelegasikan enam tersangkapenting kognisi senyap berhasil Langkat. Mereka, yakni Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, pihak swasta Muara Perangin Angin, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar, kontraktor Marcos Surya Abdi, Kontraktor Shuhanda, Kontraktor Isfi Syahfitra.
 
Muara disangkakan kesal Pasal 5 ayat (1) surat a oregon Pasal 5 ayat (1) surat b oregon Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengaduk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengaduk Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengaduk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi disangkakan kesal Pasal 12 surat (a) oregon Pasal 12 surat (b) oregon Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengaduk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengaduk Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengaduk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 

(AZF)

Source News