Pj. Sekda Kepri Hadiri Rakor Bersama Mendagri

  • Bagikan

 

*Bahas Penanggulangan Pandemi, Masa Nataru dan Bahaya Omicron

Penjabat (Pj) Sekdaprov Kepulauan Riau Ir. Lamidi menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan Penanganan Varian Omicron yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian didampingi Menkes Budi Gunadi Sadikin melalui video conference dari Ruang Rapat Lt.3 Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (27/12).

Pj. Sekda Lamidi tampak didampingi Asisten I Juramadi Esram, Jubir Satgas Covid-19 Kepri Tjetjep Yudiana, dan Kadis Perhubungan Junaidi.

 

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan bahwa rakor ini merupakan langkah follow up dari rapat terbatas hari sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dalam rangka penanggulangan Covid-19 di masa Nataru sekaligus mitigasi kasus varian omicron.

“Meski situasi saat ini indikator penanggulangan pandemi relatif melandai yang ditandai dengan kasus konfirmasi, angka kematian dan Bed Occupancy Ratio (BOR) yang rendah serta angka kesembuhan cukup tinggi. Tapi jangan sampai lengah dan terus waspada karena Nataru sebagai momentum mobilitas massa dan potensi kerumunan yg dapat mengakibatkan kenaikan jumlah penularan,” kata Menteri Tito mengawali arahannya.

Menurut Menteri Tito, berangkat dari pengalaman tahun lalu meskipun situasi saat ini sedikit berbeda namun setelah Nataru ada lonjakan. Ini menjadi faktor penting agar semua pihak waspada dan tidak lalai. Untuk itu dalam rapat terbatas sebelumnya disepakati delapan strategi utama penanggulangan pandemi Covid-19 di masa Nataru.

“Yang pertama adalah penegakan protokol kesehatan (5M) terutama memakai masker dan menghindari kerumunan, pengetatan kedatangan dari luar negeri dan himbauan untuk tidak keluar negeri, kemudian penegakan penggunaan aplikasi Pedulilindungi, untuk hal ini Kemendagri akan membentuk tim supervisi dari Ditjen Otda tentang Perda/Perkada yang akan mengaturnya,” ujar Menteri Tito.

 

“Kemudian tetap menerapkan PPKM berbasis level dan mikro, menyiapkan antisipasi apabila terjadi lonjakan (menyiapkan RS dan isolasi terpusat, Nakes, kamar, obat-obatan, oksigen), mengintensifkan tracing dan testing juga memperbanyak screening, mempercepat vaksinasi (Kemendagri akan memberikan reward dan punishment dari hasil evaluasi awal januari 2022, dan yang terakhir mempercepat riset varian omicron,” papar Menteri Tito

Untuk itu Menteri Tito meminta kepada setiap kepala daerah yang mengikuti video conference untuk segera berkoordinasi dengan Forkopimda dan stakeholder di daerahnya.

“Agar segera di follow up arahan-arahan ini dengan berkoordinasi dengan Forkopimda, turun ke lapangan agar apa yang disampaikan benar-benar dieksekusi, ini lah sebenarnya kunci keberhasilan penanggulangan pandemi,” pesan Menteri Tito.

Sementara itu Menkes Budi Gunadi menyampaikan bahwa untuk setiap pandemi, target utamanya adalah untuk mengurangi laju penularan.

“Karena tidak mungkin untuk menghapuskan pandemi dengan cepat. Pengurangan laju penularan bertujuan agar setiap saat jumlah orang yang membutuhkan rumah sakit masih di bawah jumlah kapasitas tempat tidur yang tersedia,” kata Menteri Budi.

Kemudian Menteri Budi bicara mengenai Varian Omicron yang saat ini telah menjadi varian dominan di Afrika dan mulai menjadi varian dominan di Eropa.

“Kesimpulan data interim WHO per 26 Desember 2021, varian Omicron penularannya lebih cepat dari delta yang terbukti secara ilmiah dan konsisten di banyak jurnal, kemudian menurunkan efektivitas vaksin dan tingkat keparahannnya dibawah varian delta,” jelas Menteri Budi.

Menurut Menteri Budi, di indonesia dalam waktu 2 minggu sudah ada 46 kasus varian omicron terdeteksi di indonesia. 15 orang diantaranya merupakan pelaku perjalanan dari Turki.

Penularan lokal sudah ada 2 orang di wisma atlit, 1 petugas kesehatan dan 1 petugas kebersihan. Dari keseluruhan 46 kasus tersebut, 74 persen sudah divaksin lengkap sehingga mendukung data WHO bahwa Omicron menurunkan efektivitas vaksin, 70 persen tanpa gejala atau gejala ringan, dan 96 persen kasus adalah WNI” ujar Menteri Budi.

  • Bagikan