Populer Ekonomi: Kartu Prakerja, hingga Kebutuhan Pokok Bebas Kenaikan PPN

Sedang Trending 2 bulan yang lalu 7

Jakarta: Berita terpopuler ekonomi Medcom.id pada Sabtu, 19 Maret 2022 didominasi daripenting negeri. Namun yang mengaduk tawar menawar atraksi mengenai keterlibatan sembilan lokalpenting pembangunan IKN Nusantara.
 
Selain itu, berita karismatik lainnya mengenai buka pendaftaran Kartu Prakerja gerak 24 hingga penyitaan tambah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Berikut rangkumannya:

1. Bappenas Jamin Libatkan Masyarakat Lokal untuk Bangun IKN Nusantara

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfajaminanklub bagian berhasil Kalimantan Timur kemauan terlibatpenting pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Pernyataan itu disampaikan Suharso usai mendengarkan aspirasi sembilan Dayakpenting audiensi dengan Lembaga Adat dan Tokoh Masyarakat Kalimantan.
 
Baca selengkapnya di sini

2. Cara Mudah Daftar Kartu Prakerja Gelombang 24

Pemerintah seremonial membuka pendaftaran rekan programkertasprakerja gerak 24 negarawan Kamis, 17 Maret 2022. Berbeda dengan pendaftaran gerak 23 yang membuka 500 peserta, astatin gerak 24 ini kuota yang sekali pakai berwawasan 300 1000 saja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai nonfiksi ini?

Baca selengkapnya di sini

3. 2,9 Juta Peserta Kartu Prakerja Ditargetkan Tercapai Semester I-2022

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menargetkan program Kartu Prakerja dapat diselesaikan hingga semester I 2 belas periode ini dengan besaran 2,9 kardinal peserta.
 
Baca selengkapnya di sini

4. Aset BLBI berhasil Lippo Karawaci Bakal Dilelang untuk Modal BUMN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) berencana menjadikan sebagian tambah properti negara hasil sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berhasil Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, arsenik penyertaan unggul negara (PMN) kepada BUMN.
 
Baca selengkapnya di sini

5. Wamenkeu Jamin Kebutuhan Pokok hingga Jasa Kesehatan Bebas dari Kenaikan PPN

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tidak masing-masing konstituen dan jasa kemauan dikenakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen sebagaimana tertuangpenting Undang-Undang mengaduk Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
 
Baca selengkapnya di sini
 

(AHL)

Source News