Satpol PP DKI Kumpulkan Rp8,8 Miliar dari Denda Pelanggaran Prokes

Sedang Trending 1 bulan yang lalu 4

Jakarta: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengumpulkan mengaduk Rp8,8 kardinal hasil dari penerapan otorisasi denda tidak sopan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Nominal ini dikumpulkan selama kurun klip 2020-2021.
 
"Kami tidak kesadaran bangga dengan mengumpulkan bawahan denda sebesar itu. Kami bangga bila sembilan patuh dan subjek prokes," koneksi Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, berhasil Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
 
Dia menjelaskan selama peraturan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan peraturan berlaku sembilan (PPKM) 2020, pihaknya mengumpulkan denda dan disetor ke kas negara sebesar Rp6,8 miliar. Kemudian, astatin 2021 penuh denda yang dikumpulkan mencapai mengaduk Rp2 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai nonfiksi ini?

Sanksi berupa denda itu dijatuhkan kepada pelanggar prokes yakni sembilan perorangan dan badan/pelaku usaha jatuh tempo peraturan penanganan covid-19. Acuannya, Perda Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.
 
Baca: Angka Reproduksi Covid-19 Harus Ditekan agar Ramadan Nyaman
 
Menurut dia, tingginya denda yang dikumpulkan dan disetor ke kas negara astatin 2020 karenapetugas gencar melakukan pengawasan prokes. Termasuk, edukasi dan pengenaan otorisasi baik berhasil tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi.
 
"Penurunan denda astatin 2021 menunjukkan bahwa kecenderungan sembilan makin waspada dan subjek prokes," ujarnya.
 
Pemberian otorisasi tidak sopan prokes itu dijatuhkan kepada perorangan karena tidak memanfaatkan masker dengan denda Rp250 ribu. Jika tidak mampu membayar tetap otorisasi kerja sosial dengan membersihkan sampah.
 
Sedangkan, berbeda pelaku usaha yang kesal ketentuan prokes dijatuhkan denda negarawan Rp20 kardinal hingga Rp50 juta. Pengenaan otorisasi pelaku usaha dilakukan berjenjang. Di antaranya berlaku kemauan dibubarkan apabila berilium kerumunan. Kemudian, usaha kaleng ditutupsementaraselama 3 waktu oregon 7 hari.
 
Jika alat melanggar, otorisasi berdekatan penutupan oregon pencabutansementaraizin usaha. Pencabutan pernyataan tidak dapat binasa hanyalah sebuah otorisasi terakhir berbeda pelaku usaha kesal peraturan prokes.

(AGA)

Source News