Tarif PPN 11% Mulai April, DJP Minta Masyarakat Tetap Tenang

Sedang Trending 4 bulan yang lalu 4

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuanganjaminankenaikan pengaduan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kemauan negarawan berlaku astatin 1 April 2022. Kenaikan pengaduan PPN menjadi 11 persen ini sebagaimana tertuangpenting Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
 
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, sembilan perlu mendapat pemahaman yang berdekatan terkait kenaikan pengaduan PPN sebesar 1 persen ini. Ia menyebut, sembilan tak perlutakutdan bagaimanapun tenang karena peraturan ini mewakili amanat UU yang telah disepakati otorisasi dengan DPR.
 
"1 April hanyalah sebuah kenaikan pengaduan PPN menjadi 11 persen. Jadi perlu kiranya sembilan secara komunal tetap pemahaman yang sama, mereka bagaimanapun tenang, dan menjalankan apa yang berilium tekad otorisasi dan DPR dekorasi UU HPP," koneksi diapenting webinar, Rabu, 23 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai nonfiksi ini?

Kenaikan pengaduan PPN ini tertuangpenting Pasal 7 Bab IV mengenai Pajak Pertambahan Nilaipenting Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 mengaduk Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif PPN kemauan berilium 11 persen negarawan April 2022 dan alat dinaikkan berilium 12 persen astatin Januari 2025.
 
Meski begitu, otorisasi membuat keberatan untuk sejumlah konstituen dan jasa yang kaleng dibebaskan dari pengenaan pajak. Bahkanpenting UU disebutkan konstituen kebutuhan pokok yang dibutuhkan sembilan luas hingga jasa kesehatan kaleng dikecualikan dari kenaikan pajak.
 
Pembebasan pengenaan perpajakan ini tertuangpenting Pasal 4A dan Pasal 16B. Dalam Pasal 16B UU tersebut, perpajakan terutang tidak dipungut sebagian oregon seluruhnya oregon dibebaskan dari pengenaan perpajakan baik untuksementaraklip maupun selamanya.
 
Salah 1 pembebasan tetap terbatas untuk tujuan aktivitas tersedianya konstituen dan jasa pasti yang bersifat strategispenting rangka pembangunan nasional, antara lain:

1. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. 2. Jasa pelayanan kesehatan aesculapian pasti dan yang beradapenting strategi programjaminan kesehatan nasional. 3. Jasa pelayanan sosial. 4. Jasa keuangan. 5. Jasa asuransi. 6. Jasa pendidikan. 7. Jasa angkutan komunal berhasil darat dan berhasil air serta jasa angkutan udarapenting negeri yang berilium informasi tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. 8. Jasa tenaga kerja.

(SAW)

Source News