Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), Adhy Karyono, meminta pemerintah pusat berhati-hati dalam menimbang rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan melalui koperasi. Ia menilai kebijakan yang sedang didorong Kementerian Koperasi itu tidak hanya menyangkut perubahan mekanisme pembayaran, tetapi juga bisa berdampak langsung pada sumber dana murah milik bank daerah, termasuk Bank Jatim.
Adhy menyampaikan pandangannya di Surabaya, Kamis (15/10), setelah muncul wacana bahwa pembayaran gaji ASN dan pensiunan akan diproses lewat lembaga koperasi. Menurut dia, skema tersebut berpotensi mengurangi porsi dana yang selama ini mengalir ke bank pembangunan daerah melalui payroll ASN dan rekening kas umum daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum menilai efeknya secara menyeluruh.
Dalam penjelasannya, Adhy menegaskan bahwa dana murah dari ASN selama ini menjadi salah satu penopang utama operasional bank daerah. Ia menyebut sumber dana itu bersifat captive karena terkait langsung dengan pembayaran gaji dan penempatan RKUD. Jika aliran tersebut berkurang tajam, menurut dia, kinerja bank yang sedang diperkuat bisa ikut terdampak.
Di luar persoalan likuiditas, Adhy juga menyoroti kesiapan koperasi dari sisi tata kelola. Ia mempertanyakan sejauh mana sistem manajemen, akuntabilitas, dan tingkat kepercayaan para ASN terhadap lembaga tersebut sudah benar-benar siap untuk mengelola pembayaran gaji dalam skala besar. Bagi dia, penyaluran gaji membutuhkan mekanisme yang presisi dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Adhy mengingatkan bahwa Bank Jatim bukan sekadar lembaga keuangan daerah, melainkan juga penyumbang pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten dan kota melalui dividen. Karena itu, perubahan besar pada pola payroll ASN dikhawatirkan ikut memengaruhi kinerja keuangan bank dan pada akhirnya berdampak ke penerimaan daerah.
Atas dasar itu, ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan melihat keberlanjutan perbankan daerah secara utuh. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyebut proses pengajuan anggaran pembayaran gaji PNS dan pensiunan melalui koperasi sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai bagian dari strategi memperkuat peran koperasi secara nasional.
