alreina.com – Peran warga dalam menjaga hutan menjadi salah satu alasan Kementerian Kehutanan memperluas program Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah. Pada Sabtu (14/11/2026), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan lima persetujuan pengelolaan kawasan seluas 3.238 hektare kepada 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una. Pemerintah mengharapkan akses legal itu mendukung usaha masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan hutan dari kebakaran.
Penyerahan berlangsung di kawasan wisata Taman Hutan Raya Kapopo, Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi. Raja Juli menyebut, setelah tambahan tersebut, luas Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah mencapai sekitar 163.000 hektare. Sebelum penambahan, kementerian mencatat 1.358 persetujuan dengan cakupan 160.310,89 hektare, yang melibatkan 37.383 keluarga di 194 desa pada 12 kabupaten dan kota.
Lima kelompok penerima berasal dari dua kabupaten. Di Tojo Una-Una, persetujuan diberikan kepada LPHD Matako di Desa Matako, KTH Tumbuo Raya di Desa Padang Tumbuo, serta LPHD Nangga; sedangkan di Poso penerimanya LPHD Maragi Mbana di Desa Pantangolemba dan LPHD Mosintuwu di Desa Tangkura. Secara nasional, hingga Oktober 2026, pemerintah telah menerbitkan 11.364 persetujuan yang mencakup 8,47 juta hektare bagi 1,43 juta keluarga.
Kementerian meminta kelompok penerima mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan keadaan lahan dan iklim setempat. Pilihannya mencakup durian, pala, alpukat, kakao, kelapa, aren, mangga, dan jagung, selain hasil hutan seperti rotan, damar, kemiri, serta madu. Potensi wisata sumber air panas juga dapat dimanfaatkan. Raja Juli menegaskan, pekerjaan berikutnya ialah memastikan izin yang telah diberikan menghasilkan kegiatan usaha. “Tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” ujarnya.
Menurut Raja Juli, manfaat program tidak cukup dinilai dari luasan kawasan yang dikelola. Kelompok masyarakat perlu membangun kelembagaan, memperbesar nilai tambah hasil melalui hilirisasi, serta memperluas kemitraan dan jalur pemasaran. Ia juga menyatakan pengelolaan oleh masyarakat, termasuk masyarakat adat, dapat membantu menjaga kawasan. “Masyarakat adat dapat menjaga hutan dengan lebih baik,” kata Raja Juli.
Pengawasan akan melibatkan Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, dan kelompok warga. Dukungan pendampingan dibahas dalam Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenhut di Palu pada 12 November 2026. Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Wahju Rudianto mengatakan keterlibatan masyarakat penting dalam perlindungan hutan, sementara penyuluh berperan dalam upaya pencegahan hingga pendampingan setelah kebakaran. Pemerintah berharap perpaduan akses kelola, pendampingan, dan pengawasan dapat menopang ekonomi warga serta mengurangi risiko karhutla.
Sumber Berita: InfoPublik.id

