🔥 TERKINI

Kemendikdasmen Verifikasi Data Guru untuk Atur Penempatan Sesuai Kebutuhan Sekolah

redaksi Oleh: redaksi
2 dilihat
Kamis, 19 November 2026 - 06:18 WIB • Waktu baca: 2 menit
Iklan Atas Artikel (Before Content)
Kemendikdasmen Verifikasi Data Guru untuk Atur Penempatan Sesuai Kebutuhan Sekolah
Kemendikdasmen Verifikasi Data Guru untuk Atur Penempatan Sesuai Kebutuhan Sekolah

alreina.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memetakan penempatan guru dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan lokasi tempat tinggal tenaga pendidik. Proses ini berlangsung saat pemerintah juga menyiapkan perpanjangan penugasan 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri pada 2027, berdasarkan paparan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Direktur Jenderal GTK Nunuk Suryani mengatakan pemetaan dilakukan bersama dinas pendidikan daerah. Pemerintah daerah dilibatkan karena memiliki informasi mengenai keberadaan dan kondisi guru di wilayah masing-masing, yang dibutuhkan untuk menilai kebutuhan satuan pendidikan.

Nunuk menyampaikan hal itu seusai Taklimat Media Hari Guru Nasional 2026 bertajuk “Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik” di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pemerintah, kata dia, telah melakukan verifikasi dan validasi data guru sebelum menetapkan kebutuhan serta lokasi penempatan, lalu akan memproses data tersebut melalui sistem yang disiapkan.

Iklan Tengah Artikel (In-Article)

Penempatan nantinya akan memperhitungkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sekaligus jaraknya dari tempat tinggal guru. Pemerintah tidak ingin menugaskan guru jauh dari rumah jika ada sekolah sekitar yang kekurangan tenaga, atau menempatkannya di sekolah yang sudah memiliki banyak guru.

“Jadi, ada kebijaksanaan dan dasarnya adalah pendataan yang akurat untuk menempatkan mereka,” ujar Nunuk. Ia meminta guru yang masuk proses pemetaan memastikan data masing-masing lengkap agar siap jika diperlukan untuk pemberkasan; kelengkapan itu menjadi salah satu dasar penentuan penempatan.

Perpanjangan penugasan pada 2027 berlaku bagi guru non-ASN yang memenuhi tiga ketentuan. Mereka harus tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024, masih aktif mengajar dengan perjanjian kerja yang semula berakhir pada Desember 2026, serta bertugas di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Ditjen GTK juga menyiapkan dukungan kesejahteraan bagi guru dalam kebijakan tersebut. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja dapat menerima Tunjangan Profesi Guru, sedangkan yang belum bersertifikat dapat memperoleh insentif; pemerintah daerah juga dapat memberi tambahan penghasilan sesuai kemampuan APBD. Melalui pemetaan berbasis data, pemerintah berupaya menyesuaikan penempatan dengan kebutuhan riil sekolah di berbagai wilayah.

Sumber Berita: InfoPublik.id

Iklan Bawah Artikel (After Content)

Tinggalkan Tanggapan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Indeks Berita →
Sticky Bottom Banner 728x90