alreina.com – Kementerian Ketenagakerjaan mendorong negara-negara ASEAN menyelaraskan aturan dan memperkuat pemeriksaan lintas instansi untuk meningkatkan keselamatan pekerja perikanan. Upaya itu dibahas dalam lokakarya di Jakarta, Kamis (19/11/2026), yang dibuka Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya. Kerja sama regional tersebut diarahkan agar pengawasan mampu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Ismail menyebut keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai hak dasar di tempat kerja. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menetapkan prinsip tersebut pada 2022, sehingga pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya menjangkau seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan. Pelindungan itu juga berkaitan dengan upaya menyediakan pekerjaan yang layak.
“Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan,” ujar Ismail saat membuka Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection.
Di kawasan Asia Tenggara, negara anggota ASEAN telah menyusun sejumlah landasan untuk memperkuat penerapan K3. Di antaranya Rencana Kerja ASEAN OSHNET 2022–2030, panduan K3 untuk sektor informal, serta upaya mempererat koordinasi antarlembaga. Kerangka tersebut mencakup perhatian terhadap pekerja perikanan, yang menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat pengawasan dan pelindungan memadai.
Namun, keberadaan aturan dan pedoman perlu disertai pelaksanaan yang berjalan efektif. Ismail menilai pengawasan ketenagakerjaan berperan untuk mengenali potensi bahaya dan mencegah risiko sebelum menimbulkan insiden. Karena itu, penguatan pengawasan tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kecelakaan atau penyakit akibat kerja terjadi.
Inspeksi bersama menjadi pendekatan yang didorong untuk mendukung tujuan tersebut. Pelibatan sejumlah instansi diharapkan membantu menyelaraskan penerapan ketentuan, memperkuat koordinasi pengawasan, dan meningkatkan kemampuan pengawas ketenagakerjaan dalam mengidentifikasi serta menangani risiko K3 di sektor perikanan. Kemnaker mendorong penerapan pendekatan ini dalam kerja sama antarnegara ASEAN.
Isu keselamatan pekerja juga terkait dengan pelindungan hak asasi manusia. Deklarasi HAM ASEAN memuat hak-hak pekerja sebagai bagian dari pelindungan tersebut, termasuk bagi pekerja di sektor perikanan. Ismail mengapresiasi dukungan Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO dalam mendorong peningkatan standar ketenagakerjaan serta K3 di kawasan, dengan harapan pengawasan memberi pelindungan nyata dan mendukung keberlanjutan penangkapan ikan komersial.
Sumber Berita: InfoPublik.id

