Warga Tangerang Selatan berpotensi segera merasakan konektivitas transportasi massal yang lebih luas jika rencana pengembangan MRT Jakarta benar-benar terwujud. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta tengah mendorong sejumlah skema perluasan jaringan, baik ke arah barat maupun ke wilayah selatan penyangga ibu kota.
Peluang MRT Menjangkau Tangerang dan Tangsel
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa perluasan jaringan MRT hingga Tangerang, bahkan Tangerang Selatan, bukan hal yang mustahil. Menurutnya, peluang itu terbuka lebar apabila pembangunan tahap awal jalur MRT lintas timur-barat berjalan dengan lancar dan sesuai target.
Pramono menegaskan bahwa proyek MRT lintas timur-barat saat ini sudah mulai digarap melalui kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejumlah tahapan penting juga sudah berjalan, termasuk pembebasan lahan dan pembentukan tim pelaksana proyek.
Ia menilai keberhasilan fase awal akan menjadi fondasi penting untuk pengembangan jalur berikutnya. Jika tahap pertama dan kedua, termasuk pembangunan depo di Rorotan, dapat diselesaikan dengan baik, maka perpanjangan MRT ke Tangerang dan Tangsel memiliki peluang besar untuk diwujudkan.
Studi Kelayakan Lebak Bulus–Serpong Dikebut
Selain rencana besar MRT lintas timur-barat, jalur MRT Lebak Bulus–Serpong juga menjadi salah satu proyek yang tengah dikaji. PT MRT Jakarta sebelumnya menyebut bahwa rute ini masih dalam tahap studi kelayakan bersama pengembang swasta.
Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farchad Mahfud, menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan bersama Sinarmas Land. Targetnya, studi kelayakan bisa diselesaikan pada akhir 2026 sehingga arah pengembangan proyek menjadi lebih jelas.
Menurut Farchad, fokus utama saat ini adalah memfinalkan joint study dengan mitra swasta agar hasil kajian dapat menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya. Dengan begitu, rencana pembangunan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi bisa masuk ke tahap yang lebih konkret.
Rencana Jalur Lebak Bulus–Serpong
Berdasarkan kajian awal, jalur MRT Lebak Bulus–Serpong diperkirakan memiliki panjang sekitar 22 kilometer. Rute ini direncanakan terdiri atas 10 stasiun dan satu depo, dengan waktu tempuh dari Jakarta menuju Tangerang Selatan sekitar 36 menit.
Meski demikian, PT MRT Jakarta menegaskan bahwa lokasi stasiun dan trase jalur masih terus dikaji. Artinya, rute yang beredar saat ini belum menjadi desain final dan masih bisa mengalami perubahan sesuai hasil studi teknis maupun kebutuhan lapangan.
Jika terealisasi, jalur ini akan menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat Tangsel yang setiap hari melakukan mobilitas ke Jakarta. Kehadiran MRT diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan menekan kemacetan di koridor selatan Jabodetabek.
MRT Juga Kaji Jalur Kembangan–Balaraja
Selain rute ke Serpong, MRT Jakarta juga mengembangkan kajian untuk jalur lintas timur-barat dari Kembangan hingga Balaraja, Kabupaten Tangerang. Proyek ini dipandang sebagai bagian dari perluasan besar jaringan MRT yang akan menghubungkan wilayah barat Jakarta dengan Banten.
Untuk mendukung rencana tersebut, MRT Jakarta berencana menggandeng tujuh pengembang swasta. Keterlibatan sektor swasta dinilai penting agar proses kajian dan pembangunan bisa berjalan lebih cepat sekaligus meringankan beban pembiayaan pemerintah.
Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, menjelaskan bahwa skema kerja sama yang disiapkan menempatkan pengembang swasta sebagai pihak yang menanggung sekitar 60 persen biaya pembangunan stasiun. Sementara itu, pemerintah akan fokus membiayai pembangunan jalur yang porsinya diperkirakan sekitar 40 persen dari total biaya proyek.
Skema ini, menurut Tuhiyat, menjadi solusi efisien untuk membangun infrastruktur transportasi modern tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan. Dengan pembagian peran seperti ini, pembangunan transportasi massal tetap bisa digenjot sambil menjaga efisiensi anggaran.
Gambaran Rute Kembangan–Balaraja
Rute Kembangan–Balaraja diproyeksikan memiliki panjang sekitar 29,9 kilometer. Jalur ini akan dilengkapi 14 stasiun dan satu depo, serta direncanakan dibangun secara layang.
Meski konsep awalnya sudah ada, proyek ini masih membutuhkan kajian lanjutan yang mencakup banyak aspek teknis. Beberapa di antaranya adalah penentuan trase, lokasi stasiun, desain konstruksi, hingga skema pembiayaan yang paling memungkinkan untuk diterapkan.
Tuhiyat menyebut komunikasi dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan, termasuk dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan jalur hingga Balaraja belum bisa dipastikan waktunya karena masih harus melalui proses kajian yang matang.
Transportasi Penghubung Jakarta dan Daerah Penyangga Terus Diperluas
Di luar proyek MRT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus memperluas layanan transportasi umum yang menghubungkan ibu kota dengan wilayah penyangga. Salah satu layanan yang berkembang pesat adalah Transjabodetabek.
Pramono menyebut layanan Transjabodetabek menuju Bogor saat ini rata-rata melayani sekitar 10.000 penumpang setiap hari. Sementara itu, rute Transjabodetabek menuju bandara juga mencatat angka layanan sekitar 7.000 penumpang per hari.
Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik yang terintegrasi, nyaman, dan efisien. Dengan terus berkembangnya MRT dan moda transportasi penghubung lainnya, mobilitas warga Jabodetabek diharapkan semakin mudah dan waktu tempuh perjalanan dapat ditekan secara signifikan.
Harapan ke Depan
Berbagai rencana pengembangan MRT ini menjadi sinyal bahwa integrasi transportasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya terus bergerak maju. Jika seluruh kajian, pembebasan lahan, pembiayaan, dan pembangunan bisa berjalan sesuai rencana, masyarakat Tangerang Selatan dan wilayah Banten lainnya berpeluang menikmati layanan transportasi massal yang lebih modern dalam beberapa tahun ke depan.
Keberhasilan proyek-proyek tersebut akan sangat bergantung pada konsistensi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, dan pihak swasta. Namun satu hal yang jelas, kebutuhan akan transportasi publik yang cepat dan terhubung semakin mendesak seiring pertumbuhan mobilitas warga di kawasan metropolitan terbesar di Indonesia ini.
